Sulut1news.com, Manado — Komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dalam mempercepat pembangunan perumahan rakyat mulai menunjukkan hasil nyata. Gubernur Sulawesi Utara, , berhasil mengamankan dukungan besar dari pemerintah pusat setelah melakukan pertemuan strategis dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, , pada Jumat, 27 Februari 2026.
Pertemuan tersebut tidak hanya membahas pembangunan rumah, tetapi juga membuka peluang penguatan ekonomi daerah melalui program perumahan nasional yang terintegrasi dengan pembiayaan, pemberdayaan UMKM, serta dukungan bagi pengembang lokal.
Dalam pertemuan itu, pemerintah pusat menyatakan kesiapan mengalokasikan sekitar 15.000 unit hunian untuk Sulawesi Utara melalui berbagai skema program Kementerian PKP.
Beberapa program yang dipastikan masuk ke Sulut antara lain:
- Pembangunan 1 tower rumah susun MBR di Manado
- Program BSPS meningkat menjadi 8.000 unit
- 7.000 rumah subsidi melalui BP Tapera
- Rumah tahap awal bagi ASN, UMKM, TNI–Polri, atlet, dan tokoh agama
- Penanganan kawasan kumuh perkotaan
- Pembangunan rusun bagi warga Sitaro terdampak banjir
Menurut Gubernur Yulius, program ini menjadi salah satu langkah strategis untuk menjawab kebutuhan perumahan sekaligus mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah.
“Program ini bukan hanya membangun rumah, tetapi juga menggerakkan ekonomi rakyat, membuka lapangan kerja, dan memberi kesempatan bagi pengembang lokal untuk ikut bertumbuh,” ujarnya.
Salah satu poin penting dalam pertemuan tersebut adalah dukungan pembiayaan yang dinilai sangat menguntungkan daerah.
Pemerintah pusat menyiapkan:
- Subsidi bunga 5 persen untuk UMKM
- Plafon kredit hingga Rp5 miliar per pelaku usaha
- Dukungan pembiayaan hingga Rp50 miliar bagi pengembang lokal
Skema ini diharapkan mampu mempercepat pembangunan perumahan sekaligus memperkuat sektor konstruksi, UMKM material bangunan, hingga tenaga kerja lokal.
Program tersebut juga sejalan dengan target pemerintah untuk meningkatkan kepemilikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) serta mempercepat pengurangan kawasan kumuh di daerah.
Sebagai tindak lanjut, Menteri PKP Maruarar Sirait dijadwalkan melakukan kunjungan kerja ke Sulawesi Utara pada April 2026 untuk memastikan kesiapan lahan, skema pembiayaan, serta ketepatan sasaran penerima program.
Kunjungan ini juga akan menjadi tahap penting sebelum realisasi pembangunan dimulai secara bertahap di sejumlah kabupaten/kota di Sulut.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara menilai, dukungan besar dari pemerintah pusat ini menjadi sinyal kuat bahwa Sulut masuk dalam prioritas pembangunan nasional, khususnya di sektor perumahan rakyat dan penguatan ekonomi daerah berbasis pembangunan infrastruktur.
(EL)
