Sulut1news.com, Manado – Wakil Gubernur Sulawesi Utara Victor Mailangkay secara langsung memimpin Rapat Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 hingga Triwulan III Tahun 2025. Kegiatan yang berlangsung di Kantor Inspektorat Provinsi Sulawesi Utara dihadiri oleh sejumlah perangkat daerah, Rabu (28/01/2026).
Didampingi Sekretaris Daerah Tahlis Gallang SIP MM dan Inspektur Daerah Dr. Jemmy Kumendong MSi, Wagub Victor menegaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah tidak hanya sebatas kepatuhan terhadap aturan, melainkan harus memberikan jaminan bahwa setiap rupiah anggaran daerah bermanfaat secara nyata bagi kesejahteraan masyarakat Sulut.
“Kita tidak hanya harus menanggapi rekomendasi BPK secara teknis, tetapi juga menjadikan hasil pemeriksaan ini sebagai momentum untuk meningkatkan mutu tata kelola keuangan daerah secara menyeluruh. Akuntabilitas dan transparansi adalah pondasi utama dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah,” tegasnya dalam sambutan resmi.
Dalam kesempatan tersebut, Wagub juga mengingatkan akan konsekuensi berat bagi pejabat yang tidak melaksanakan rekomendasi BPK RI. Menurutnya, dampak yang diterima tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga dapat berujung pada tindakan pidana sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
“Jika tidak dilaksanakan, pejabat dapat dikenakan sanksi administratif sesuai ketentuan undang-undang. Bahkan, setiap orang yang tidak menindaklanjuti rekomendasi BPK bisa dikenakan pidana,” jelas Victor, menyebutkan ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 sebagai dasar hukumnya.
Sementara itu, Wagub Victor juga menyampaikan apresiasi kepada Inspektorat Provinsi Sulawesi Utara yang dinilai telah menjalankan tugas dengan profesional dan konsisten. Ia menilai instansi tersebut bukan hanya sebagai garda terdepan dalam pengawasan internal, melainkan juga mitra strategis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.
“Oleh sebab itu, saya minta rekomendasi BPK ini benar-benar ditindaklanjuti. Kita harus serius, disiplin, dan bertanggung jawab,” pungkasnya menekankan pentingnya komitmen dari seluruh OPD dalam menyikapi hasil pemeriksaan BPK.
( EL)
