Sulut1news.com, Manado – Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara menegaskan arah kebijakan ekonomi yang lebih tajam dan terstruktur. Transformasi ekonomi daerah akan dipacu melalui penguatan investasi strategis di tiga sektor utama: sumber daya manusia, agrobisnis, dan pariwisata. Langkah ini menjadi komitmen utama dalam menyusun peta jalan pembangunan Sulawesi Utara periode 2025–2030, yang dibahas mendalam dalam kegiatan Dedicated Team Meeting (DTM) Regional Investor Relations Unit (RIRU) Tahun 2026.
Bertempat di Ruang Tondano, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulut, Kamis (21/5/2026), pertemuan krusial ini dihadiri lengkap oleh para Bupati dan Wali Kota se-Sulawesi Utara. Wakil Gubernur Sulut, Dr. Victor Mailangkay, SH., MH., bertindak selaku perwakilan Gubernur Yulius Selvanus, memimpin jalannya evaluasi sekaligus memberikan arahan strategis bagi seluruh kepala daerah untuk mengejar target ekonomi tahunan.
Dalam pemaparannya, Victor Mailangkay merilis data resmi realisasi investasi hingga Triwulan I tahun 2026 yang mencapai angka Rp2,13 triliun. Nilai ini terdiri dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp1,53 triliun atau 72 persen, serta Penanaman Modal Asing (PMA) senilai Rp593 miliar atau 23 persen. Aliran modal ini telah mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 5.070 orang.
Namun, di balik angka tersebut terselip catatan merah. Capaian ini baru menyentuh 18 persen dari target tahunan sebesar Rp12,13 triliun. Angka ini pun tercatat mengalami penurunan signifikan jika dibandingkan periode yang sama tahun 2025 lalu yang sudah mencapai 33 persen.
“Penurunan ini harus menjadi wake-up call atau peringatan keras bagi kita semua, khususnya para kepala daerah. Kita tidak boleh berpuas diri, kerja keras dan terobosan baru mutlak diperlukan,” tegas Victor dengan nada tegas.
Peta persebaran investasi menunjukkan Kota Manado menjadi penyumbang terbesar dengan nilai Rp989 miliar (46% dari total), disusul Kabupaten Minahasa Utara dengan Rp779 miliar (36%). Sementara itu, sejumlah daerah lain seperti Bitung, Tomohon, dan Bolaang Mongondow mendapatkan sorotan khusus untuk segera mengevaluasi dan membereskan hambatan birokrasi maupun regulasi yang menghambat masuknya modal.
Untuk meningkatkan daya tarik iklim usaha, Pemprov Sulut menempatkan kemudahan berusaha sebagai syarat mutlak. Victor memberikan apresiasi kepada sembilan daerah yang telah mengoperasikan Mal Pelayanan Publik (MPP), namun memberikan tenggat waktu tegas bagi enam kabupaten yang belum memiliki fasilitas tersebut agar beroperasi penuh pada tahun ini juga.
“Perlu dipahami, MPP bukan sekadar memindahkan meja kerja dari satu gedung ke gedung lain. Intinya adalah integrasi layanan berbasis teknologi informasi yang memudahkan warga dan investor,” tandasnya.
Selain itu, seluruh pemerintah kabupaten/kota diminta mengoptimalkan sistem Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS-RBA). Digitalisasi proses ini diharapkan mampu meminimalisir pertemuan tatap muka antara pemohon dan petugas, sekaligus menutup rapat celah praktik pungutan liar yang kerap menjadi penyakit birokrasi.
Salah satu poin terbesar dalam transformasi ekonomi ini adalah berakhirnya era ekspor bahan mentah. Victor Mailangkay menegaskan, kemandirian ekonomi daerah hanya bisa dicapai jika ada nilai tambah dari hasil bumi dan laut.
Di sektor perikanan, Sulut akan memfokuskan hilirisasi pada komoditas unggulan ikan tuna dan cakalang agar tidak lagi dijual dalam bentuk mentah. Begitu pula di sektor pertanian, pengembangan produk turunan kelapa akan didorong masif. “Kita ingin ekspor kita berupa produk jadi atau setengah jadi, bukan lagi bahan baku murah,” ujar Victor.
Strategi Baru: Stop Promosi Umum, Siapkan Dokumen & Lakukan “Jemput Bola”
Wagub Victor meminta para kepala daerah untuk mengubah strategi pemasaran wilayah secara total. Ia meminta agar berhenti melakukan promosi umum yang hanya menonjolkan keindahan alam semata tanpa didukung data ekonomi yang kuat.
Ada empat langkah strategis yang diamanatkan:
1. Siapkan Dokumen Lengkap: Setiap daerah wajib menyusun dokumen Investment Project Ready to Offer (IPRO) yang memuat kepastian lahan, dokumen lingkungan (AMDAL), hingga perhitungan keuntungan investasi atau Return on Investment (ROI) secara rinci dan jelas.
2. Agresif Jemput Bola: Daerah harus aktif berburu investor di berbagai forum nasional maupun internasional, tidak hanya menunggu datang.
3. Percepat RDTR Digital: Penyelesaian Rencana Detail Tata Ruang secara digital agar penerbitan persetujuan investasi (KKPR) bisa berjalan otomatis dan cepat.
4. Ikuti Kompetisi Investasi: Pemprov mendorong partisipasi dalam ajang North Sulawesi Investment Challenge 2026. Daerah diminta mengajukan proyek bersih dan jelas (clean and clear) untuk disusun dalam profil investasi berstandar internasional, yang nantinya akan dipromosikan secara global bersama Bank Indonesia.
Menutup arahannya, Victor Mailangkay mengingatkan bahwa investasi bukan sekadar angka laporan, melainkan soal membangun kepercayaan, menjamin kepastian hukum, dan menciptakan birokrasi yang ramah namun tetap berintegritas. Ia optimis, dengan sinergi kuat antara pemerintah daerah, Bank Indonesia, dan perbankan, ekonomi Sulawesi Utara akan bangkit tumbuh lebih kokoh, mandiri, dan berkelanjutan.
(EL)
