Sulut1news.com, Manado – Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) menegaskan komitmen tegas untuk memperkuat tata kelola keuangan daerah yang akuntabel dan berintegritas, seiring dengan penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Semester II Tahun 2025 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulawesi Utara. Acara yang digelar di Manado, Selasa (13/1/2026), dihadiri oleh berbagai pemimpin daerah dan diwakili langsung oleh Wakil Gubernur Sulawesi Utara J. Victor Mailangkay mewakili Gubernur Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus.
Dalam sambutan yang dibacakan Wagub Victor Mailangkay, Gubernur Yulius menegaskan bahwa penyerahan LHP bukan sekadar agenda formal atau seremonial belaka. “LHP hari ini memiliki nilai strategis untuk memastikan tata kelola pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah berjalan sesuai prinsip akuntabilitas. Ia menjadi cermin bagi seluruh jajaran pemerintah daerah dalam menilai sejauh mana kebijakan dan program dijalankan secara efektif, efisien, dan ekonomis,” jelasnya.
Pemerintah Provinsi juga mengucapkan apresiasi tinggi kepada BPK RI Perwakilan Sulut atas kinerja profesional dan objektif dalam melakukan pemeriksaan kinerja serta pemeriksaan kepatuhan. Menurut Gubernur Yulius, peran BPK sangat krusial dalam menjaga kualitas pengelolaan keuangan publik agar tetap berada pada jalur yang benar.
Pada kesempatan yang sama, Gubernur mengeluarkan instruksi tegas kepada seluruh kepala perangkat daerah di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota untuk segera menindaklanjuti setiap rekomendasi yang tercantum dalam LHP. Ia menekankan bahwa hasil pemeriksaan BPK harus dijadikan landasan utama untuk evaluasi internal dan perbaikan berkelanjutan.
“Saya tegaskan agar LHP ini dijadikan pedoman evaluasi internal. Kita harus membangun budaya kerja yang menjunjung tinggi integritas, profesionalisme, serta kepatuhan terhadap hukum,” tegasnya.
Gubernur juga mengingatkan bahwa setiap rupiah yang dikelola dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah amanah dari rakyat yang wajib dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel. Ia berharap momentum penyerahan LHP Semester II Tahun 2025 dapat menjadi titik awal pembenahan menyeluruh, sekaligus memperkuat sinergi antara Pemerintah Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan BPK.
“Pengelolaan keuangan yang akuntabel adalah fondasi utama pembangunan Sulawesi Utara yang inklusif dan berkelanjutan. Target kita jelas, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menurunkan angka kemiskinan,” pungkas Gubernur Yulius.
Acara penyerahan LHP juga dihadiri oleh Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Utara dr. Fransiscus Andi Silangen, Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sulut Tahlis Gallang, Kepala BPK RI Perwakilan Sulut Bombit Agus Mulyo, serta para Bupati dan Wali Kota se-Sulawesi Utara.
Melalui momentum ini, Pemprov Sulut menegaskan komitmen untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah, demi mewujudkan pembangunan yang berdaya saing, transparan, dan benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat luas.
(EL)
