Sulut1news.com, Manado – Wakil Gubernur Sulawesi Utara, Victor Mailangkay, turun langsung menemui massa aksi yang menggelar demonstrasi di depan Kantor Gubernur Sulut, Rabu (1/4/2026). Pertemuan berlangsung terbuka dan diwarnai dialog antara pemerintah dan perwakilan demonstran.
Dalam penyampaiannya, Wagub Victor menegaskan dirinya hadir mewakili Gubernur Sulut, Yulius Selvanus, untuk menyerap langsung aspirasi masyarakat. Ia juga menyampaikan apresiasi atas dukungan yang diberikan masyarakat pada Pilkada 27 November 2024 lalu.
“Pada kesempatan ini saya ditugaskan oleh Bapak Gubernur untuk menemui bapak dan ibu sekalian sebagai penyampai aspirasi. Kami mengucapkan terima kasih atas dukungan sehingga kami boleh terpilih dan kini telah dilantik,” ujar Victor di hadapan massa.
Ia juga memberikan penghargaan kepada peserta aksi yang dinilai menyampaikan aspirasi secara tertib dan tidak anarkis. Menurutnya, sikap tersebut mencerminkan kedewasaan demokrasi masyarakat Sulawesi Utara.
Lebih lanjut, Victor menegaskan bahwa pemerintah provinsi berkomitmen untuk menindaklanjuti berbagai tuntutan yang disampaikan. Namun, ia mengingatkan bahwa persoalan yang diangkat bukan hal baru dan memerlukan koordinasi lintas kewenangan.
“Aspirasi ini sudah berkembang sejak lama. Kita perlu memahami persoalannya secara menyeluruh karena ada kewenangan pemerintah pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota. Karena itu, penyelesaiannya harus duduk bersama dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah,” jelasnya.
Sebagai langkah awal, disepakati bahwa lima perwakilan massa akan ditunjuk untuk menyampaikan aspirasi secara lebih rinci guna ditindaklanjuti oleh pemerintah.
Sementara itu, Koordinator Gabungan Aksi, Indra Patrianus Wongkar, yang juga Ketua Panglima Laskar Merah Putih Sulut, menegaskan bahwa aksi tersebut merupakan gabungan dari sejumlah organisasi masyarakat.
Ia menyebutkan, tuntutan utama massa berkaitan dengan kepastian hukum lahan yang telah lama ditempati masyarakat di sejumlah wilayah, seperti Pinagoluman, Lolak, Bolaang Timur, hingga kawasan Pandu di Manado.
“Kami meminta pemerintah untuk memperhatikan lahan HGU yang sudah lama diduduki masyarakat, baik untuk pertanian maupun permukiman. Banyak rumah sudah permanen, jadi kami berharap bisa diterbitkan sertifikat hak milik,” tegas Indra.
Selain itu, massa juga menyoroti kondisi infrastruktur yang dinilai masih memprihatinkan di beberapa daerah. Jalan rusak dan permukiman yang kurang mendapat perhatian pemerintah menjadi keluhan utama warga.
Dalam orasinya, Indra bahkan mendesak pemerintah daerah untuk serius mengawal penyelesaian persoalan tersebut. Ia menegaskan bahwa masyarakat berharap ada langkah konkret, bukan sekadar janji.
Usai dialog dengan Wakil Gubernur, massa kemudian melanjutkan aksi dengan bergerak menuju Kantor DPRD Sulawesi Utara untuk menyampaikan aspirasi lanjutan kepada lembaga legislatif.
(EL)
