Serangan terjadi menjelang putaran terakhir pemilu yang direncanakan junta, sementara akses komunikasi ke wilayah tersebut terputus sebagian besar
Sulut1news.com, Bhamo, Kachin – Serangan udara militer Myanmar menghantam Desa Hteelin di wilayah barat Kota Bhamo, negara bagian Kachin, pada hari Kamis, menewaskan sedikitnya 21 orang dan melukai 28 lainnya – termasuk seorang bayi – di lokasi yang berfungsi sebagai tempat perlindungan bagi ratusan warga pengungsi korban konflik bersenjata.
Serangan ini terjadi menjelang pelaksanaan putaran ketiga dan terakhir pemilu tiga tahap yang direncanakan junta militer pada akhir pekan ini, di mana Bhamo merupakan salah satu dari tiga wilayah di Kachin yang dijadwalkan menggelar pemungutan suara.
Menurut juru bicara Kachin Independence Army (KIA), Kolonel Naw Bu, sebuah jet tempur militer menjatuhkan bom ke sebuah kompleks yang saat itu menjadi tempat berkumpulnya warga untuk berdoa bagi orang-orang yang telah meninggal dunia. Lokasi yang sama juga berperan sebagai kamp pengungsian, sekolah desa, dan pasar lokal.
“Saat serangan terjadi, sekitar 500 orang berada di desa tersebut – termasuk warga yang mengungsi dari daerah lain yang terdampak konflik,” ujar Naw Bu kepada The Associated Press. “Di antara korban luka terdapat seorang bayi, dan beberapa di antaranya dalam kondisi kritis yang membutuhkan perawatan darurat.”
Laporan mengenai korban dan kondisi pascaserangan belum dapat diverifikasi secara independen karena akses internet dan jaringan telepon seluler di wilayah tersebut sebagian besar terputus. Namun, sejumlah media berbasis di Kachin telah memublikasikan dokumentasi berupa foto dan video yang memperlihatkan jenazah warga sipil serta bangunan-bangunan yang rusak parah akibat ledakan bom.
Pelaksanaan pemilu di Bhamo kemungkinan besar tidak dapat dilakukan seperti yang direncanakan. Hal ini ditegaskan Naw Bu mengingat kondisi kontrol wilayah yang ada.
“Pemilu tidak mungkin digelar di Bhamo karena pusat kota berada di bawah kendali KIA dan pasukan sekutu kami,” jelasnya.
Secara nasional, pemilu yang direncanakan junta hanya akan berlangsung di 61 dari total 330 wilayah administratif di seluruh Myanmar, mengindikasikan cakupan yang sangat terbatas akibat situasi keamanan yang tidak stabil.
Myanmar telah terjerumus dalam krisis politik dan keamanan sejak militer merebut kekuasaan dari pemerintahan terpilih pimpinan Aung San Suu Kyi pada 1 Februari 2021. Kudeta tersebut memicu gelombang protes besar-besaran yang kemudian dibubarkan dengan kekerasan mematikan, mendorong banyak penentang untuk mengangkat senjata.
Sejak saat itu, sebagian besar wilayah negara ini terlibat dalam konflik bersenjata. Menurut data dari sejumlah organisasi non-pemerintah, lebih dari 7.700 orang diperkirakan telah tewas akibat tindakan aparat keamanan sejak kudeta terjadi.
Junta militer juga disebut telah meningkatkan intensitas serangan udara terhadap kelompok bersenjata pro-demokrasi seperti People’s Defense Force (PDF), serta kelompok pemberontak etnis yang selama puluhan tahun menuntut otonomi lebih besar.
KIA merupakan salah satu kelompok pemberontak etnis paling berpengaruh di Myanmar. Kelompok ini memiliki kemampuan memproduksi sebagian senjatanya sendiri dan menjalin hubungan aliansi longgar dengan milisi pro-demokrasi dalam perlawanan terhadap pemerintahan militer.
Redaksi Sulut1News
Sumber: CNBC Indonesia
