Sulut1news.com, Jakarta — Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, , mengingatkan aparat penegak hukum agar tidak terburu-buru melakukan penangkapan maupun penahanan terhadap seseorang tanpa dasar bukti permulaan yang kuat.
Pernyataan tersebut disampaikan Yusril dengan menjadikan kasus yang menjerat Direktur , , sebagai refleksi penting bagi praktik penegakan hukum di Indonesia.
Menurut Yusril, proses hukum yang berujung pada vonis bebas seharusnya menjadi bahan evaluasi bagi aparat penegak hukum agar lebih berhati-hati sebelum membawa sebuah perkara ke tahap penangkapan, penahanan, hingga penuntutan di pengadilan.
“Kalau alat bukti permulaan belum cukup kuat, aparat penegak hukum sebaiknya berpikir ulang untuk melakukan penangkapan, penahanan, apalagi penuntutan ke pengadilan,” ujar Yusril seperti dikutip dari Kompas.com, Sabtu (7/3/2026).
Momentum Evaluasi Penegakan Hukum
Yusril menegaskan bahwa prinsip kehati-hatian dalam penegakan hukum sangat penting untuk menjaga keadilan serta melindungi hak warga negara. Ia mengingatkan bahwa proses hukum yang keliru tidak hanya merugikan individu yang dituduh, tetapi juga dapat merusak kepercayaan publik terhadap sistem peradilan.
Karena itu, menurutnya, aparat penegak hukum harus memastikan bahwa setiap tindakan penangkapan dan penahanan benar-benar didasarkan pada bukti yang memadai serta analisis hukum yang matang.
“Penegakan hukum harus dilakukan secara pasti, hati-hati, dan adil agar tidak menimbulkan kerugian bagi seseorang yang pada akhirnya dinyatakan tidak bersalah oleh pengadilan,” katanya.
Negara Wajib Pulihkan Nama Baik
Yusril juga menegaskan bahwa ketika seseorang telah menjalani proses hukum namun akhirnya diputus bebas oleh pengadilan, negara memiliki kewajiban untuk memulihkan nama baik yang bersangkutan.
Selain rehabilitasi, negara juga membuka kemungkinan pemberian kompensasi atas kerugian yang timbul selama proses hukum berlangsung.
“Sebab jika pada akhirnya terdakwa dibebaskan oleh pengadilan, negara berkewajiban untuk merehabilitasi dan memberikan ganti rugi atas penderitaan yang timbul akibat proses hukum tersebut,” ujarnya.
Dalam kasus Delpedro dan rekan-rekannya, Yusril menyebut hak rehabilitasi telah dipenuhi melalui putusan majelis hakim di .
Vonis Bebas Aktivis
Sebelumnya, Delpedro bersama tiga aktivis lainnya yakni , , dan menjadi terdakwa dalam perkara dugaan penghasutan terkait demonstrasi yang terjadi pada Agustus 2025.
Namun dalam sidang putusan yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Jumat (6/3/2026), majelis hakim menyatakan dakwaan jaksa penuntut umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.
Majelis hakim kemudian memutuskan membebaskan keempat terdakwa dari seluruh dakwaan serta memerintahkan pemulihan nama baik mereka melalui rehabilitasi yang dicantumkan secara eksplisit dalam amar putusan.
Alarm bagi Sistem Peradilan
Kasus ini dinilai menjadi pengingat penting bagi sistem peradilan pidana di Indonesia bahwa setiap langkah penegakan hukum harus berpijak pada asas kehati-hatian dan perlindungan hak asasi manusia.
Pernyataan Yusril pun dipandang sebagai sinyal agar aparat penegak hukum memperkuat kualitas penyelidikan dan penyidikan sebelum membawa sebuah perkara ke meja hijau, sehingga proses hukum tidak berubah menjadi beban bagi warga negara yang pada akhirnya dinyatakan tidak bersalah.
Redaksi Sulut1News
