Sulut1news.com, Makassar – Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, mengambil langkah tegas dan visioner dalam menata hubungan antara pemerintah dan insan pers. Dalam audiensi bersama pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Sulsel di Kantor Gubernur, Rabu (29/4/2026), Andi Sudirman mewajibkan seluruh wartawan yang bertugas meliput di lingkungan Kantor Gubernur untuk mengikuti Uji Kompetensi Wartawan (UKW).
Kebijakan ini diambil demi memastikan setiap pemberitaan yang lahir tidak hanya cepat, tetapi juga sesuai kode etik, terukur, dan menjunjung tinggi profesionalisme.
Sulsel ontoh, Pemprov Siapkan Anggaran
Gubernur mengakui bahwa sebagian wartawan sudah memiliki sertifikat kompetensi, namun masih ada yang belum. Karena itu, ia menegaskan komitmen penuh untuk bekerja sama dengan PWI Sulsel melakukan pembinaan secara berkala.
”Untuk tahap awal, biarlah Pemerintah Provinsi Sulsel menjadi contoh melakukan uji kompetensi kepada wartawan peliput Kantor Gubernur. Agar seluruh Bupati/Walikota dan humas di daerah juga dapat mengikuti langkah tersebut,” tegas Andi Sudirman.
Tidak main-main, Gubernur langsung meminta Plt. Kepala Dinas Kominfo-SP Sulsel, Muhammad Salim Basmin, untuk mencatat, mengagendakan program ini, serta mempersiapkan anggaran pendukungnya.
Andi Sudirman juga menyampaikan apresiasi tinggi kepada PWI yang terus aktif membina anggota. Ia bahkan menawarkan dukungan maksimal, termasuk mendatangkan narasumber ahli dari Dewan Pers atau pusat untuk memberikan pelatihan jurnalistik berkala.
”Jika perlu, Dinas Kominfo bekerja sama dengan PWI. Pemerintah siap fasilitasi narasumber kompeten agar kualitas wartawan Sulsel makin mumpuni,” tambahnya.
Zugito: Solusi Atasi Pemberitaan Bohong
Merespons gagasan brilian tersebut, Plt. Ketua PWI Sulsel, Zulkifli Gani Ottoh (Zugito), menyatakan kesiapan penuh untuk menjalankannya. Menurutnya, kebijakan ini menjadi jawaban atas keluhan banyak kepala daerah yang sering “curhat” soal pemberitaan yang tidak benar, bohong, dan mengada-ada.
Zugito menekankan, kunci mengatasi masalah ini ada pada dua hal: Legalitas dan Kompetensi.
Ia meminta agar dalam bekerja sama dengan media, pemerintah harus selektif. Media harus berbadan hukum resmi, terverifikasi Dewan Pers, dan wartawannya sudah lolos UKW. Hal ini penting agar anggaran negara tidak salah alokasi dan terhindar dari temuan.
”Persyaratan legalitas harus diutamakan. Jangan sampai anggaran rakyat digunakan untuk media yang tidak jelas status hukumnya,” tegas Zugito.
Agenda Penting: UKK Mei & Konferprov Juni
Dalam pertemuan tersebut juga dibahas sejumlah agenda strategis. Ketua Panitia UKW Sulsel, Rukman Nawawi, menginformasikan bahwa setelah vakum dua tahun, PWI Sulsel akan kembali menggelar Uji Kompetensi Wartawan pada 21-22 Mei 2026 mendatang.
Selain itu, Zugito juga meminta dukungan penuh Pemerintah Provinsi untuk menyukseskan Konferensi Provinsi (Konferprov) pemilihan ketua PWI Sulsel yang akan digelar Selasa, 2 Juni 2026. Acara akbar ini akan diikuti sekitar 400 anggota aktif dan anggota seumur hidup dari seluruh penjuru Sulsel.
Dengan sinergi yang semakin erat antara pemerintah dan organisasi pers terbesar ini, diharapkan dunia pers di Sulawesi Selatan semakin bermartabat, profesional, dan menjadi mitra strategis pembangunan.
Redaksi
