Sulut1news.com, Manado – Temuan hasil audit khusus Inspektorat Provinsi Sulawesi Utara di SMK Negeri 1 Mopuya menjadi perhatian serius sekaligus momentum penegakan tata kelola pendidikan yang bersih. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulut yang baru menjabat, Yahya Rondonuwu, M.Si., menegaskan sikap tegas: tidak akan membiarkan masalah menggantung dan siap mengeksekusi setiap rekomendasi yang telah dikeluarkan—termasuk melibatkan pimpinan tertinggi hingga membangun zona integritas di seluruh satuan pendidikan.
Langkah cepat diambil Rondonuwu di hari pertama bekerja secara resmi. Ia langsung memimpin konsolidasi internal guna memetakan akar persoalan yang terjadi, termasuk memverifikasi status temuan serta rekomendasi tertulis yang sudah dirilis tim audit Inspektorat.
“Saya sudah melakukan koordinasi dengan teman-teman dan bertanya langsung mengenai kasus-kasus yang ada, termasuk di SMK 1 Mopuya ini. Kami harus paham tuntas apa yang terjadi. Terkait adanya rekomendasi dari Inspektorat, hal pertama yang kami pastikan: siapa lembaga yang berwenang menindaklanjutinya—apakah Dinas Pendidikan, BKD, atau tetap Inspektorat? Ini saya telusuri secara mendalam karena baru memulai tugas penuh,” ujar Yahya Rondonuwu dengan tegas.
Rondonuwu menekankan keterbukaan penuh terhadap laporan maupun masukan dari masyarakat maupun pihak berwenang. Apabila temuan masuk dalam lingkup kewenangan Dinas Pendidikan, seluruh langkah korektif akan segera dijalankan tanpa menunda—mulai dari peninjauan ulang kebijakan, klarifikasi pihak terkait, hingga penyelesaian aspek keuangan maupun administrasi yang bermasalah.
“Segala masukan sangat kami butuhkan. Jika ranah kami, maka kami eksekusi tuntas—sesuai arahan maupun bentuk rekomendasinya. Terkait penggunaan dana atau aset sekolah yang menjadi sorotan, kami pastikan ditelusuri sampai tuntas. Tidak ada yang dibiarkan berlalu begitu saja,” tegasnya.
Lebih jauh, Yahya Rondonuwu menegaskan posisi Dinas Pendidikan sebagai benteng utama pengawasan pendidikan di Sulawesi Utara.
“Kami bertekad menjadi garda terdepan mengawal segala bentuk penyelewengan di lingkungan pendidikan. Saya siap meminta petunjuk Bapak Gubernur, bahkan jika diperlukan, kami akan menetapkan seluruh sekolah di Sulawesi Utara sebagai wilayah Zona Integritas—bebas korupsi, bebas pelanggaran, dan menjunjung tinggi akuntabilitas publik,” tandasnya.
Pernyataan ini menegaskan awal arah kepemimpinan baru di Dinas Pendidikan Sulut yang responsif, transparan, dan berani bertindak cepat terhadap setiap temuan ketidakberesan yang terjadi di lapangan. (EL)
