Sulut1news.com, Manado – Di tengah tuntutan publik akan pemerintahan yang terbuka dan akuntabel, peran Komisi Informasi Publik (KIP) Provinsi Sulawesi Utara kian strategis. Di balik lembaga tersebut, sosok Andre Mongdong, Ketua KIP Sulut tampil sebagai figur sentral dalam memastikan hak masyarakat atas informasi publik benar-benar terpenuhi.
Sebagai lembaga mandiri yang mengawal pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, KIP Sulut tidak hanya berfungsi menyelesaikan sengketa informasi tetapi juga mendorong perubahan budaya birokrasi menuju pemerintahan yang transparan.
Andre Mongdong menegaskan, keterbukaan informasi bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan fondasi penting yang melandasi demokrasi dan kepercayaan publik.
“Informasi publik adalah hak warga negara. Ketika badan publik terbuka, maka pengawasan masyarakat berjalan, kualitas kebijakan meningkat dan potensi penyimpangan bisa ditekan,” tegas Andre saat ditemui dalam satu kesempatan.
Di bawah kepemimpinannya, KIP Sulut aktif mendorong Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pemerintah kabupaten/kota, hingga badan publik non-pemerintah agar lebih proaktif menyampaikan informasi. Mulai dari pengelolaan anggaran, program pembangunan hingga pelayanan publik, semua dituntut untuk mudah diakses dan dipahami masyarakat.
Andre Mongdong juga menyoroti bahwa tantangan utama keterbukaan informasi saat ini bukan hanya soal regulasi, tetapi soal komitmen dan mindset. Masih ada badan publik yang memandang keterbukaan sebagai beban, bukan kebutuhan.
“Padahal keterbukaan justru melindungi badan publik itu sendiri. Ketika informasi disampaikan secara jelas dan tepat waktu, ruang spekulasi dan konflik dapat diminimalisir,” tuturnya.
Selain pembinaan KIP Sulut di bawah Andre Mongdong juga aktif melakukan edukasi kepada masyarakat agar memahami hak dan mekanisme memperoleh informasi publik. Langkah ini dinilai penting agar masyarakat tidak ragu menggunakan haknya secara bertanggung jawab.
Dalam hal sengketa informasi, Andre juga menekankan pendekatan yang adil, objektif, dan profesional. KIP Sulut berperan sebagai wasit yang menjembatani kepentingan masyarakat dan badan publik, dengan mengedepankan prinsip hukum dan kepentingan umum.
Dengan dinamika pembangunan Sulawesi Utara yang terus bergerak cepat keterbukaan informasi menjadi kunci agar pembangunan berjalan transparan dan partisipatif. Kepemimpinan Andre Mongdong di KIP Sulut diharapkan dapat mampu memperkuat ekosistem keterbukaan informasi, sejalan dengan semangat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik.
ELVIS
