Sulut1news.com, Jakarta – Meluasnya konflik di Timur Tengah yang berdampak pada jalur perdagangan energi global mulai menimbulkan efek domino terhadap sektor ekonomi di berbagai negara. Salah satu yang paling terpukul adalah industri kuliner India yang kini menghadapi krisis bahan bakar memasak akibat terganggunya pasokan gas minyak cair atau Liquefied Petroleum Gas (LPG).
Gangguan distribusi LPG global yang dipicu ketegangan di kawasan Teluk, terutama jalur strategis Selat Hormuz, membuat pasokan energi ke India semakin kritis. Kondisi ini memicu kekhawatiran besar di sektor industri makanan karena sebagian besar restoran di negara tersebut sangat bergantung pada LPG untuk operasional dapur mereka.
Sebagai negara dengan konsumsi energi yang besar, India masih sangat bergantung pada impor LPG. Sekitar dua pertiga kebutuhan LPG nasional dipenuhi dari pasar internasional, dan sebagian besar pengirimannya harus melewati Selat Hormuz—salah satu jalur pelayaran energi tersibuk di dunia yang kini berada dalam bayang-bayang konflik geopolitik.
Situasi semakin rumit setelah Kementerian Perminyakan dan Gas Alam India menginstruksikan kilang serta perusahaan pemasaran minyak untuk memprioritaskan distribusi LPG kepada sekitar 330 juta rumah tangga. Kebijakan ini diambil untuk memastikan kebutuhan bahan bakar memasak masyarakat tetap terpenuhi di tengah ancaman kelangkaan energi.
Namun, keputusan tersebut berdampak langsung pada sektor usaha, khususnya industri kuliner. Lebih dari 3 juta pelaku usaha yang selama ini menggunakan tabung LPG komersial kini menghadapi keterbatasan pasokan.
Melalui pernyataan resmi di platform media sosial X, pemerintah India menegaskan bahwa selain memprioritaskan rumah tangga, pasokan gas juga akan dialokasikan terlebih dahulu untuk sektor publik penting seperti rumah sakit dan lembaga pendidikan. Sementara itu, sektor lain termasuk industri hiburan dan restoran harus bersiap menghadapi pembatasan energi.
Presiden Asosiasi Restoran Nasional India (NRAI), Sagar Daryani, menyebut kebijakan tersebut menciptakan krisis serius bagi industri kuliner nasional. Ia memperingatkan bahwa banyak restoran berpotensi menghentikan operasional dalam waktu dekat jika pasokan LPG tidak segera kembali normal.
“Sekitar 90 persen restoran di India bergantung pada tabung LPG untuk menjalankan dapur mereka. Industri ini sudah menghadapi penurunan permintaan dan kenaikan biaya operasional. Jika masalah pasokan terus berlanjut, penutupan usaha dan pemutusan hubungan kerja tidak bisa dihindari,” ujar Daryani, Rabu (11/3/2026).
NRAI sendiri menaungi lebih dari 500 ribu restoran di seluruh India. Industri ini menjadi salah satu tulang punggung ekonomi dengan nilai omzet tahunan mencapai lebih dari 5,7 triliun rupee atau sekitar Rp1.077 triliun, serta menyerap lebih dari 8 juta tenaga kerja.
Daryani mengatakan pihaknya saat ini mendesak pemerintah agar mengklasifikasikan industri restoran sebagai layanan esensial sehingga tetap mendapatkan jaminan pasokan energi selama masa krisis.
Dari sisi pasar energi global, analis Senior Vice President pasar komoditas di Rystad Energy, Manish Sejwal, menilai posisi India sangat rentan terhadap gejolak geopolitik di Timur Tengah. Ketergantungan pada jalur laut yang kini terancam konflik menjadi titik lemah dalam ketahanan energi negara tersebut.
“India mengimpor sekitar 67 persen kebutuhan LPG nasional, dan sekitar 90 persen dari impor itu transit melalui Selat Hormuz. Gangguan kecil saja di jalur ini bisa langsung memukul pasokan domestik,” jelas Sejwal.
Di lapangan, dampak krisis mulai terasa nyata bagi pelaku usaha kecil dan menengah. Asosiasi hotel dan restoran yang berbasis di Mumbai, AHAR, telah melaporkan kelangkaan LPG kepada otoritas setempat. Mereka memperingatkan bahwa banyak anggota asosiasi sudah berada di ambang kebangkrutan akibat melonjaknya biaya dan terbatasnya pasokan bahan bakar.
Situasi bahkan lebih serius terjadi di wilayah selatan India. Presiden Asosiasi Hotel Chennai, M. Ravi, mengungkapkan bahwa ribuan usaha kuliner terancam tutup dalam waktu dekat.
“Hampir 10.000 tempat usaha diperkirakan berhenti beroperasi di seluruh negara bagian Tamil Nadu pada Rabu ini. Mayoritas adalah restoran kecil dan menengah yang tidak memiliki alternatif bahan bakar,” kata Ravi.
Instruksi terbaru pemerintah kepada perusahaan pemasaran minyak domestik juga memperketat distribusi LPG. Distributor kini diminta untuk menghentikan penyaluran gas ke sektor komersial demi menjaga ketersediaan stok bagi masyarakat.
Presiden Federasi Distributor LPG Seluruh India, Chandra Prakash, mengonfirmasi bahwa kebijakan tersebut sudah mulai diterapkan di berbagai wilayah.
“Distributor diminta memprioritaskan kebutuhan rumah tangga. Pasokan ke sektor komersial harus dihentikan sementara,” ujarnya.
Sebagai solusi darurat, restoran didorong untuk mencari sumber energi alternatif seperti kompor listrik, minyak tanah, atau bahkan kayu bakar. Namun, bagi banyak pelaku usaha kecil, perubahan tersebut bukanlah pilihan yang mudah karena membutuhkan biaya tambahan dan penyesuaian operasional.
Di sisi lain, isu LPG juga memiliki dimensi politik yang sensitif di India. Program subsidi LPG bagi rumah tangga miskin merupakan salah satu kebijakan sosial utama pemerintahan Perdana Menteri Narendra Modi. Hingga akhir 2025, pemerintah telah menyalurkan lebih dari 103 juta koneksi gas bersubsidi kepada masyarakat berpenghasilan rendah.
Dengan sejumlah pemilu negara bagian yang akan digelar pada paruh pertama 2026, stabilitas harga dan ketersediaan LPG diperkirakan akan menjadi isu politik yang sangat krusial.
Krisis energi yang dipicu konflik geopolitik ini pun menunjukkan bagaimana ketegangan global dapat merambat jauh hingga mempengaruhi sektor ekonomi sehari-hari—bahkan hingga ke dapur jutaan restoran di India.
Redaksi Sulut1News
