Sulut1News.com, Jatinangor – Dua penghargaan sekaligus diterima Gubernur Sulawesi Utara (Sulut), Mayjen TNI Purn. Yulius Selvanus, SE, dari Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Senin (12/10/2026). Namun, di balik penganugerahan tersebut, Yulius menegaskan bahwa kehormatan dalam kepemimpinan bukan sekadar pengakuan atas pencapaian, melainkan amanah untuk terus menghadirkan perubahan nyata bagi masyarakat.
Penganugerahan berlangsung di Lapangan Parade Abdi Praja, Kampus IPDN Jatinangor, Jawa Barat. Dalam kesempatan itu, Yulius menerima Kartika Pamong Praja Madya serta Lencana Alumni Kehormatan Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan.
Dua penghargaan tersebut menjadi bentuk pengakuan atas kiprah kepemimpinan dan kontribusi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kartika Pamong Praja Madya diberikan kepada kepala daerah berdasarkan prestasi dalam pemerintahan, rekam jejak kepemimpinan, serta kontribusi terhadap peningkatan pelayanan masyarakat. Sementara itu, Lencana Alumni Kehormatan merupakan bentuk penghormatan yang menempatkan penerimanya dalam keluarga besar pendidikan kepamongprajaan.
Meski menerima dua penghargaan prestisius, Yulius justru menempatkan pencapaian tersebut dalam perspektif tanggung jawab yang lebih besar. Baginya, penghargaan tidak boleh berhenti sebagai simbol kehormatan pribadi, tetapi harus menjadi dorongan untuk memperkuat pengabdian kepada bangsa dan negara.
Pesan tersebut sekaligus menegaskan bahwa ukuran keberhasilan seorang pemimpin tidak semata-mata terletak pada penghargaan yang diterima, melainkan pada kemampuannya menjawab kebutuhan masyarakat melalui pemerintahan yang efektif, pelayanan publik yang berkualitas, serta kebijakan yang memberikan manfaat nyata.
Di hadapan para Praja IPDN, Yulius juga menyampaikan pesan agar calon aparatur pemerintahan tidak hanya menjadi penonton dalam proses pembangunan. Mereka harus berani mengambil peran sebagai penggerak perubahan, hadir di tengah masyarakat, serta mampu menerjemahkan tanggung jawab birokrasi menjadi solusi atas berbagai persoalan yang dihadapi rakyat.
Menurutnya, aparatur pemerintahan memiliki posisi strategis dalam menentukan arah pembangunan. Karena itu, integritas, keberanian mengambil keputusan, dan semangat pengabdian harus menjadi landasan dalam menjalankan tugas, bukan sekadar memenuhi kewajiban administratif.
Bagi Sulawesi Utara, penganugerahan ini menjadi momentum untuk memperkuat komitmen terhadap tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada hasil. Tantangan berikutnya adalah memastikan semangat kepemimpinan tersebut terus tercermin dalam peningkatan kualitas pelayanan publik, pembangunan daerah, dan kesejahteraan masyarakat.
Dua penghargaan telah diterima, tetapi tanggung jawab kepemimpinan tetap menjadi pekerjaan yang harus dibuktikan setiap hari. Sebab, pada akhirnya, keberhasilan pemerintahan tidak hanya dikenang melalui tanda kehormatan, tetapi juga melalui perubahan yang benar-benar dirasakan masyarakat. (EL)
