Sulut1news.com, Minahasa – Dalam Dialog Publik dengan RRI Manado bertajuk “Menuju Pemilihan Hukum Tua Minahasa Tahun 2026 yang Jujur dan Adil” yang digelar di Taman God Bless Lapangan Sam Ratulangi Tondano, Senin (2/2), Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa Dr. Lynda D. Watania, MM, M.Si menegaskan bahwa Pilhut bukan hanya proses pemilihan kepala desa, melainkan “uji nyata kedalaman demokrasi lokal yang harus mencerminkan suara dan kebutuhan sebenarnya dari akar rumput masyarakat”.
Berbeda dengan pendekatan yang hanya menekankan mekanisme teknis, Sekda Lynda mengangkat angle bahwa Pilhut harus menjadi wadah untuk mengembalikan peran desa sebagai unit dasar pembangunan yang berakar pada nilai-nilai lokal dan keinginan rakyat.
“Kita tidak hanya fokus pada pelaksanaan yang tertib dan sesuai aturan. Lebih dari itu, Pemerintah Kabupaten berperan sebagai fasilitator yang memastikan setiap tahapan – mulai dari pendaftaran calon hingga pemungutan suara – benar-benar menjadi ruang bagi rakyat untuk memilih pemimpin yang mereka percaya dan yang akan membawa kemajuan desa. Netralitas aparatur adalah jaminan agar proses ini tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu, sementara partisipasi masyarakat menjadi kunci agar hasilnya mewakili nadi rakyat,” tegasnya.
Legislatif Jamin Pengawasan Tak Terputus, Hindari “Pemimpin yang Dipilih Saja”
Turut hadir sebagai narasumber, Anggota DPRD Kabupaten Minahasa Komisi I Rio Rindengan menyoroti pentingnya peran legislatif sebagai “penjaga keseimbangan dan pengawas yang tak terputus” agar Pilhut berjalan sesuai regulasi. Ia menekankan bahwa pengawasan tidak hanya dilakukan saat masa pelaksanaan, tetapi juga mulai dari penyusunan peraturan hingga evaluasi pasca-pemilihan.
“Kita perlu menghindari situasi di mana pemimpin desa hanya ‘dipilih saja’ tanpa ada pengawasan yang memadai. Peran legislatif adalah memastikan bahwa aturan yang ada melindungi hak rakyat untuk memilih dan hak calon untuk bersaing secara adil. Saya juga mengimbau masyarakat untuk tidak hanya menggunakan hak pilih, tetapi melakukannya dengan bertanggung jawab – mengenal profil dan visi misi calon, bukan hanya terpengaruh oleh janji-janji semata,” jelas Rio Rindengan.
Persatuan dan Kondusivitas Sebagai Modal Dasar Membangun Desa
Sebagai poin penting lainnya, Sekda Lynda mengajak seluruh elemen masyarakat – mulai dari tokoh agama, tokoh adat, organisasi masyarakat, hingga pemuda – untuk menjaga kondusivitas dan persatuan selama proses Pilhut berlangsung. Menurutnya, persatuan yang terjaga setelah pemilihan akan menjadi modal dasar bagi pemimpin yang terpilih untuk menjalankan tugasnya dan membangun desa secara optimal.
“Pemilihan akan berakhir, tetapi pembangunan desa adalah proses yang terus berjalan. Oleh karena itu, kita harus memastikan bahwa proses demokrasi tidak memecah belah masyarakat, melainkan justru memperkuat tali persaudaraan untuk bersama-sama menghadapi tantangan dan meraih kemajuan,” tambahnya.
Dialog yang disiarkan langsung oleh RRI Manado ini diikuti oleh ribuan warga yang datang ke lokasi maupun mendengarkan melalui siaran radio, menunjukkan antusiasme masyarakat Minahasa terhadap proses demokrasi di tingkat desa tahun ini.
Apakah Anda ingin mengetahui informasi lebih lanjut tentang jadwal tahapan pelaksanaan Pilhut Minahasa 2026 atau cara masyarakat dapat terlibat dalam pengawasan proses pemilihan?
