Sulut1news.com, Manado — Di balik angka 39.349 anak yang putus sekolah di Sulawesi Utara, Pemerintah Provinsi mulai menggeser pendekatan dari sekadar pendataan menjadi “misi penyelamatan” hak pendidikan. Fokusnya bukan hanya mengembalikan anak ke bangku belajar, tetapi memastikan mereka tidak hilang dari sistem secara permanen.
Kepala Dinas Pendidikan Daerah (Dikda) Sulut, , mengungkapkan bahwa ribuan anak tersebut kini menjadi prioritas dalam strategi pendidikan inklusif berbasis jalur non-formal. Skema yang didorong bukan sekadar alternatif, melainkan jembatan kedua bagi mereka yang terlanjur keluar dari sekolah formal.
“Ini bukan hanya soal angka, tapi masa depan generasi. Kami ingin memastikan mereka tetap punya jalur untuk kembali belajar dan mendapatkan ijazah yang diakui,” tegasnya.
Untuk itu, Pemprov mengoptimalkan peran (PKBM) sebagai garda terdepan. Lembaga ini diposisikan sebagai “ruang kedua” bagi anak-anak yang putus sekolah—fleksibel, adaptif, dan lebih dekat dengan kondisi sosial mereka.
Melalui PKBM, para peserta didik dapat mengikuti program kesetaraan Paket A (setara SD), Paket B (setara SMP), hingga Paket C (setara SMA/SMK). Namun yang menjadi penekanan baru, program ini dirancang bertahap dan berbasis kebutuhan individu, bukan sekadar mengejar kelulusan cepat.
“Anak yang belum menyelesaikan pendidikan dasar harus mulai dari Paket A. Kita tidak bisa lompat tahapan, karena yang dibangun bukan hanya ijazah, tapi fondasi pengetahuan,” jelas Suluh.
Lebih dari itu, strategi yang kini dijalankan juga menyasar akar persoalan putus sekolah—mulai dari faktor ekonomi, akses wilayah, hingga motivasi belajar. Dinas Pendidikan menggandeng pemerintah kabupaten/kota untuk melakukan penelusuran aktif, memastikan anak-anak yang terdata benar-benar terjangkau program.
Pendekatan ini menandai pergeseran penting: dari sistem yang menunggu menjadi sistem yang menjemput.
Dalam praktiknya, pemerintah daerah didorong tidak hanya mendata, tetapi juga mengedukasi keluarga dan lingkungan sekitar agar mendukung anak kembali belajar. PKBM pun diharapkan tidak sekadar menjadi tempat belajar, tetapi ruang pembinaan yang mampu mengembalikan kepercayaan diri peserta didik.
“Target kami jelas, tidak boleh ada anak yang kehilangan akses pendidikan. Semua harus punya kesempatan kedua,” tambahnya.
Langkah ini sekaligus menjadi ujian bagi efektivitas pendidikan non-formal di Sulut. Jika berhasil, PKBM tidak lagi dipandang sebagai pilihan terakhir, melainkan solusi strategis dalam menjawab tantangan pendidikan yang lebih kompleks dan dinamis.
Dengan pendekatan yang lebih aktif, kolaboratif, dan berorientasi jangka panjang, Pemprov Sulut kini tidak hanya berupaya menurunkan angka putus sekolah, tetapi juga membangun kembali harapan yang sempat terhenti. (MARS)
