Sulut1news.com, Manado – Situasi di depan Kantor DPRD Sulawesi Utara sempat memanas dengan kedatangan ratusan mahasiswa dari Gabungan Aliansi yang melakukan unjuk rasa, Selasa (5/5/2026). Namun, suasana berubah menjadi kondusif berkat pendekatan terbuka dan mediasi yang dilakukan langsung oleh Sekretaris DPRD (Sekwan) Sulut, Weliam Niklas Silangen, S.Sos, M.Si.
Tampil dengan percaya diri dan penuh kewibawaan, Silangen tidak mundur menghadapi massa. Justru ia maju ke depan untuk mendengarkan langsung, berdiskusi, dan memberikan pemahaman, membuktikan bahwa lembaga legislatif hadir sebagai rumah bagi aspirasi rakyat.
Dalam kesempatan tersebut, Sekwan didampingi oleh sejumlah Anggota DPRD, antara lain Raski Mokodompit, Hillary Tuwo, dan Piere Makisanti. Bersama-sama, mereka menampung sejumlah tuntutan kritis yang disuarakan oleh para akademisi.
Deretan Tuntutan Kritis Mahasiswa
Dalam orasinya, mahasiswa menyuarakan sejumlah poin krusial yang menjadi perhatian serius dunia akademik dan masyarakat luas. Adapun tuntutan yang disampaikan meliputi:
– Penghapusan Program MBG: Mendesak agar program Makan Bergizi Gratis (MBG) ditinjau ulang atau dihapus, serta meminta pertanggungjawaban hukum dan transparansi penuh dalam penyelenggaraannya.
– Koperasi Merah Putih: Menuntut penghentian segera aktivitas Koperasi Merah Putih (KMP) dan penegakan hukum jika terbukti terdapat pelanggaran yang merugikan masyarakat.
– Nasib Pendidik: Meminta kepastian hukum dan jaminan kesejahteraan yang jelas bagi seluruh tenaga pendidik, termasuk nasib guru honorer yang selama ini belum tersentuh.
– Kebebasan Akademik: Mengecam keras tindakan represi terhadap mahasiswa dan dosen, menuntut pencabutan skorsing, serta menjamin kebebasan berekspresi di lingkungan kampus.
– Menolak Intervensi: Tegas menolak militerisasi kampus dan segala bentuk intervensi aparat yang mengganggu kehidupan akademik.
– Penindakan Kekerasan: Mendesak penanganan tegas dan transparan terhadap kasus kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi, serta perlindungan maksimal bagi korban.
Dialog Menjadi Solusi
Melalui pendekatan yang elegan dan komunikatif, Sekwan Silangen berhasil mengarahkan aksi tersebut ke jalur diskusi yang sehat. Ia menegaskan bahwa fungsi DPRD adalah memfasilitasi dan menjembatani aspirasi masyarakat kepada pimpinan dan anggota dewan untuk ditindaklanjuti sesuai koridor hukum dan regulasi yang berlaku.
Kehadiran langsung pimpinan sekretariat dan anggota dewan di hadapan massa menjadi bukti komitmen lembaga untuk tidak menutup diri, melainkan terbuka terhadap kritik dan saran demi perbaikan daerah ke depannya. (Mars)
