Sulut1news.com, Jakarta – Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menegaskan dengan tegas bahwa Teheran tidak akan mengorbankan program pengayaan uraniumnya dalam rangka negosiasi dengan Amerika Serikat (AS). Bahkan, ia menyatakan Iran tidak akan terintimidasi oleh ancaman perang yang disampaikan oleh Washington dan meragukan keseriusan pihak AS dalam perundingan yang baru saja dimulai.
“Mengapa kami begitu bersikeras pada pengayaan dan menolak untuk menyerahkannya, bahkan jika perang dipaksakan kepada kami? Karena tidak ada yang berhak mendikte perilaku kami,” ujarnya kepada wartawan pada Minggu (8/2).
Araghchi juga tidak menyembunyikan kekhawatirannya terkait pengerahan militer AS di kawasan Timur Tengah, khususnya kedatangan kapal induk USS Abraham Lincoln di Laut Arab. Namun, ia menegaskan bahwa langkah tersebut tidak akan membuat Iran gentar. “Pengerahan militer mereka di kawasan ini tidak menakut-nakuti kami,” imbuhnya.
Negosiasi antara kedua negara yang berlangsung setelah bertahun-tahun terhenti baru saja dibuka kembali pada Jumat (6/2) di Oman. Perundingan ini menjadi sorotan global mengingat latar belakang konflik nuklir yang telah berlangsung selama beberapa dekade, terutama setelah AS menarik diri dari Perjanjian Nuklir Iran (JCPOA) pada tahun 2018 dan kembali memberlakukan sanksi berat.
Hingga saat ini, Iran telah memiliki sekitar 274 kilogram uranium yang diperkaya hingga tingkat kemurnian 60%, dekat dengan ambang batas penggunaan untuk tujuan militer (90%). Meskipun demikian, Teheran terus menyatakan bahwa program nuklirnya bersifat damai dan tidak bertujuan untuk membuat senjata nuklir.
“Apa yang mereka takuti adalah ‘bom atom’ kami yang sebenarnya adalah kekuatan untuk mengatakan ‘tidak’ kepada kekuatan-kekuatan besar,” ujar Araghchi.
Di sisi lain, negara-negara Barat dan Israel – yang dianggap sebagai satu-satunya negara di Timur Tengah dengan senjata nuklir – khawatir bahwa aktivitas pengayaan uranium Iran merupakan langkah menuju pembuatan bom nuklir. Israel bahkan telah memperingatkan akan mengambil tindakan militer jika upaya diplomatik gagal menghentikan kemajuan program nuklir Iran.
Presiden AS Donald Trump sebelumnya juga menyatakan bahwa akan mencari perjanjian yang “lebih ketat” daripada JCPOA dan tidak menutup kemungkinan menggunakan kekerasan jika diperlukan. Pengerahan USS Abraham Lincoln ke Laut Arab juga dianggap sebagai bagian dari upaya AS untuk meningkatkan kesiapan operasional dan memberikan tekanan terhadap Iran.
Saat ini, komunitas internasional menyaksikan perkembangan negosiasi dengan cermat. Rusia dan China telah mengusulkan perluasan masa berlaku Resolusi Dewan Keamanan PBB terkait JCPOA untuk memberikan ruang lebih luas bagi diplomasi, sementara Uni Eropa berusaha untuk menjaga jalur perundingan tetap terbuka meskipun mengakui bahwa peluang untuk mencapai kesepakatan baru semakin menyempit.
Redaksi Sulut1news
