Sulut1news.com, Manado — Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Tahun 2025 di DPRD Sulawesi Utara memanas. Panitia Khusus (Pansus) DPRD menyoroti dugaan “hilangnya” sejumlah pokok-pokok pikiran (pokir) anggota dewan yang merupakan representasi langsung aspirasi masyarakat.
Isu ini mencuat dalam rapat kerja Pansus bersama perangkat daerah mitra Komisi I dan II yang digelar di ruang paripurna Kantor DPRD Sulut, Senin (13/04/2026). Rapat tersebut menjadi panggung evaluasi serius terhadap sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah.
Wakil Ketua Pansus LKPJ, , secara tegas mempertanyakan peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dalam mengakomodasi aspirasi masyarakat yang telah diperjuangkan melalui pokir DPRD.
“Ini pokir-pokir DPRD hilang. Harus dijelaskan kenapa bisa hilang. Kami ini tiap saat bertemu masyarakat,” tegas Schramm.
Ia menekankan bahwa anggota DPRD turun langsung ke daerah pemilihan melalui agenda reses, membawa harapan masyarakat yang kemudian dijanjikan akan direalisasikan dalam program pembangunan. Namun, menurutnya, realitas di lapangan justru tidak sejalan dengan komitmen tersebut.
“Kami turun reses menjanjikan pembangunan kepada masyarakat, tapi saat pelaksanaan justru tidak ada. Kalau memang tidak bisa direalisasikan, sampaikan secara terbuka. Jangan sampai ini menjadi beban moral bagi kami saat kembali ke masyarakat,” tambahnya.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Bappeda Sulut, , mengakui adanya sejumlah pokir yang tidak terakomodasi dalam dokumen perencanaan.
“Memang ada beberapa yang missing. Ini menjadi pembelajaran bagi kami. Ke depan, kami akan melakukan konsultasi dengan Badan Keuangan dan Aset Daerah serta perangkat daerah terkait, agar pokir yang belum masuk bisa diupayakan dalam APBD 2026,” jelas Katuuk.
Tak hanya soal perencanaan, Pansus juga menyoroti kualitas layanan publik. Schramm mengkritik kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo), khususnya terkait buruknya koneksi internet yang dinilai belum memadai, bahkan di lingkungan DPRD sendiri.
“Koneksi internet perlu dievaluasi. Di kantor DPRD saja kondisinya seperti ini,” ujarnya.
Selain itu, perhatian juga diarahkan pada penataan fasilitas kantor pemerintahan. Schramm menyinggung kondisi Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang dinilai tidak representatif.
“Penataan kantor Satpol PP harus diperbaiki. Jangan sampai terkesan seperti rumah hantu,” sindirnya.
Di sektor lain, ia juga mengingatkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) agar menjaga integritas dalam proses seleksi Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka).
“Rekrutmen Paskibraka harus bebas dari praktik nepotisme. Ini penting untuk menjaga kepercayaan publik,” tegasnya.
Rapat Pansus ini menegaskan pentingnya akuntabilitas dan transparansi dalam perencanaan serta pelaksanaan program pembangunan daerah. DPRD Sulut berharap ke depan tidak ada lagi aspirasi masyarakat yang terabaikan, sehingga kepercayaan publik terhadap pemerintah tetap terjaga. (MARS)
