Sulut1news.com, Manado- Ruang Rapat Komisi III DPRD Provinsi Sulawesi Utara mendadak menjadi arena “adu data” dan suara rakyat, saat persoalan di wilayah lingkar tambang Likupang, Minahasa Utara, dibedah secara terbuka dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP), Senin (27/4/2026).
Di tengah forum yang mempertemukan legislatif, perusahaan tambang, dan instansi pemerintah, satu pesan mencuat kuat: kesabaran warga mulai menipis.
Anggota Komisi III, Gracia Oroh, tampil sebagai motor penggerak tekanan politik dalam rapat tersebut. Ia tidak sekadar menyampaikan aspirasi, tetapi memaparkan realitas ketimpangan yang dinilai semakin mencolok di kawasan yang justru menjadi pusat aktivitas tambang emas.
“Ini bukan sekadar keluhan biasa. Ada jurang ekonomi yang nyata antara aktivitas tambang dan kesejahteraan warga sekitar,” tegas Oroh, menggarisbawahi bahwa data yang ia bawa berasal langsung dari masyarakat dan aktivis lokal.
RDP yang dipimpin Ketua Komisi III Berty Kapoyos bersama Wakil Ketua Nick Lomban serta Koordinator Komisi Royke Anter itu memang difokuskan untuk mempertemukan tuntutan warga dengan pihak PT Meares Soputan Mining (MSM) dan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sulawesi I. Namun, jalannya diskusi justru mengungkap persoalan yang lebih kompleks dari sekadar keluhan administratif.
Tiga isu utama mencuat sebagai sumber keresahan: ketimpangan ekonomi, minimnya komunikasi perusahaan dengan masyarakat, serta keberadaan tenaga kerja asing (TKA) yang memicu kecemburuan sosial.
Menurut Oroh, ketiganya bukan berdiri sendiri, melainkan saling berkaitan dan berpotensi menjadi bom waktu sosial jika tidak ditangani serius.
Situasi ini bahkan telah memicu aksi nyata di lapangan. Warga disebut beberapa kali melakukan pemblokiran jalan sebagai bentuk protes terhadap kondisi yang dianggap tidak adil.
“Kalau tidak segera ditangani, ini bisa berkembang menjadi konflik sosial yang lebih luas,” ujarnya.
Jalan Rusak Jadi Simbol Ketidakadilan
Di luar isu ekonomi dan sosial, kondisi infrastruktur menjadi potret paling kasat mata dari ketimpangan tersebut.
Perwakilan masyarakat, Herman, secara lugas menggambarkan kondisi jalan nasional di wilayah itu yang kian memburuk. Jalan yang menjadi akses utama justru mengalami degradasi serius dan dinilai membahayakan pengguna.
Ironisnya, kerusakan ini terjadi di kawasan dengan aktivitas industri berskala besar.
Bagi DPRD, persoalan jalan bukan hanya soal teknis, tetapi juga simbol hadir atau tidaknya negara dan perusahaan di tengah masyarakat.
DPRD Siapkan Langkah Lanjutan, Tak Sekadar RDP
Menutup forum, Gracia Oroh memastikan bahwa DPRD tidak akan berhenti pada rapat formal. Ia menegaskan komitmen Komisi III untuk mengawal setiap janji yang disampaikan dalam forum tersebut.
Jika tidak ada progres nyata, DPRD bahkan siap turun langsung ke lapangan.
“Kami tidak ingin ini berhenti sebagai catatan rapat. Harus ada langkah konkret, terutama terkait perbaikan jalan dan penyelesaian masalah sosial,” tegasnya.
Tekanan politik dari DPRD ini menjadi sinyal kuat bagi PT MSM dan BPJN Sulawesi I untuk segera merumuskan solusi nyata.
Lebih dari itu, kasus Likupang kini menjadi cerminan penting: bahwa keberadaan industri ekstraktif tidak bisa dilepaskan dari tanggung jawab sosial dan keadilan bagi masyarakat di sekitarnya. (Mars)
