Sulut1news.com, Manado – Anggota DPRD Sulut Dapil Minahasa Selatan (Minsel) dan Minahasa Tenggara (Mitra), Remly Kandoli M. Mer, menyampaikan laporan hasil Reses saat Rapat Paripurna.Selasa (06/01/2026) di Ruang Paripurna DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut).
Reses bukan sekadar formalitas, Remly menyampaikan terkait realisasi aspirasi masyarakat yang selama ini ia serap di lapangan. Dalam orasinya, politisi yang dikenal vokal ini mengungkapkan kekecewaannya terhadap lambatnya respon pemerintah provinsi.
”Sudah satu tahun saya mengemban amanah sebagai anggota DPRD Sulut dan sudah empat kali saya turun reses ke tengah masyarakat. Namun sayang, hingga detik ini, belum ada satu pun aspirasi warga yang terealisasi secara nyata,” tegas Remly.
Dalam laporan resesnya, Remly membedah kondisi infrastruktur di wilayah Minsel dan Mitra yang kian memprihatinkan. Ia menyoroti sejumlah ruas jalan provinsi yang mengalami kerusakan parah hingga titik longsor yang dibiarkan tanpa penanganan.
Beberapa poin krusial yang ia sampaikan antara lain:
Akses Jalan Terabaikan: Ruas jalan Ratahan-Amurang, Pontak-Lobu, hingga Jalan Basaan menuju Tababo dilaporkan mengalami kerusakan parah dan longsor yang membahayakan pengguna jalan. Begitu juga dengan ruas Pangu, Wongkai, dan Atep yang menjadi penghubung vital dua kabupaten.
Tanggul Sungai Talaus kini dalam kondisi kritis dan sangat memprihatinkan.
Sektor Pertanian: Masalah irigasi di wilayah Lahendong 1, 2, dan 3 termasuk
pembangunan bendungan yang diproyeksikan mampu mengairi 1.000 hektar sawah.
Berdoa dan Berharap Realisasi Nyata
Remly menegaskan bahwa harapan ribuan warga yang menggantungkan hidup pada akses jalan dan saluran irigasi yang layak. Ia berharap pemerintah tidak menutup mata terhadap kebutuhan mendasar ini.
”Saya berharap dan berdoa agar kali ini suara rakyat benar-benar didengar dan diperhatikan. Jangan sampai reses hanya menjadi seremoni tanpa eksekusi, karena masyarakat di Minsel dan Mitra sudah cukup lama menunggu perubahan,” pungkasnya.
Penyampaian laporan reses ini diharapkan menjadi pengingat bagi Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara untuk segera melakukan langkah konkret dalam penyusunan anggaran dan pelaksanaan proyek infrastruktur di tahun 2026 ini. (Mars)
