Sulut1news.com, Manado – Antrean panjang kendaraan di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Kota Manado menjadi perhatian serius Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Bukan hanya menyangkut ketersediaan Pertalite, kondisi ini juga berpotensi mengganggu kelancaran lalu lintas, mobilitas masyarakat, dan aktivitas ekonomi apabila tidak segera ditangani.
Gubernur Sulawesi Utara Mayjen TNI (Purn.) Yulius Selvanus Komaling menginstruksikan jajarannya memperkuat koordinasi lintas sektor untuk mempercepat penanganan antrean dan memastikan distribusi bahan bakar minyak (BBM) berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.
Fokus penanganan tidak hanya pada penambahan pasokan, tetapi juga pada percepatan penyaluran ke SPBU yang mengalami penurunan stok, pemantauan distribusi, serta pengawasan agar pelayanan kepada konsumen kembali berjalan tertib.
Berdasarkan laporan kondisi lapangan pada Rabu (14/10/2026), antrean kendaraan terjadi di sejumlah SPBU di Manado. Bahkan, di beberapa lokasi, antrean memanjang hingga ke badan jalan dan mengganggu kelancaran arus lalu lintas.
Situasi tersebut memunculkan kekhawatiran masyarakat setelah sejumlah SPBU dilaporkan kehabisan Pertalite sebelum seluruh konsumen memperoleh giliran pengisian.
Meski demikian, kondisi di sejumlah titik tersebut belum dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan bahwa seluruh wilayah Sulawesi Utara mengalami kelangkaan BBM. Diperlukan pemeriksaan menyeluruh terhadap ketersediaan stok, jadwal pengiriman, realisasi penyaluran, dan kebutuhan di setiap SPBU.
Pasokan Diperkuat, SPBU dengan Stok Kritis Jadi Prioritas
Dalam koordinasi penanganan tersebut, Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi menyampaikan telah memperkuat pasokan Pertalite sebanyak 3.000 kiloliter melalui Integrated Terminal Bitung.
Tambahan pasokan ini menjadi salah satu langkah untuk memperkuat ketersediaan BBM dan mendukung kelancaran distribusi, khususnya di Kota Manado dan sekitarnya.
Pertamina juga meningkatkan pemantauan stok di SPBU, mempercepat suplai ke lokasi yang persediaannya menipis, serta mengerahkan petugas untuk membantu mengatur antrean kendaraan.
Namun, tantangan yang perlu dipastikan di lapangan adalah ketepatan distribusi. Pasokan yang tersedia di terminal harus dapat disalurkan sesuai kebutuhan, terutama ke SPBU yang mengalami kondisi stok kritis.
Karena itu, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara mendorong agar perkembangan stok, realisasi penyaluran, dan kebutuhan BBM dilaporkan secara berkala. Data tersebut diperlukan untuk mengevaluasi efektivitas langkah penanganan sekaligus menentukan lokasi yang membutuhkan prioritas pengiriman.
Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Utara, Jemmy Ringkuangan, AP, M.Si, menyampaikan bahwa pemerintah daerah mendorong penyaluran tambahan pasokan secara merata, terutama ke SPBU yang mengalami penurunan stok secara signifikan.
Koordinasi dilakukan bersama Pertamina, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), pemerintah kabupaten/kota, aparat penegak hukum, serta pihak terkait lainnya.
Pengawasan Distribusi Harus Berjalan Seiring Pemulihan Pasokan
Selain memastikan ketersediaan BBM, pengawasan distribusi menjadi bagian penting dalam penanganan antrean.
Pemerintah kabupaten/kota bersama aparat terkait diharapkan membantu mengurai kepadatan kendaraan di sekitar SPBU agar antrean tidak mengganggu pengguna jalan lainnya.
Di sisi lain, dugaan penyimpangan dalam penyaluran BBM perlu ditindaklanjuti berdasarkan bukti dan sesuai kewenangan masing-masing instansi. Langkah ini penting untuk memastikan distribusi berjalan sesuai ketentuan dan BBM bersubsidi dapat dimanfaatkan oleh masyarakat yang berhak.
BPH Migas memiliki fungsi pengaturan dan pengawasan penyediaan serta pendistribusian BBM. Koordinasi dengan lembaga tersebut diharapkan mendukung pengawasan distribusi dan penanganan apabila ditemukan indikasi penyimpangan.
Meski demikian, penyebab pasti antrean di setiap SPBU tidak dapat disimpulkan hanya dari kondisi antrean yang terlihat. Pemeriksaan terhadap data operasional dan distribusi diperlukan agar langkah korektif benar-benar menyasar persoalan yang terjadi.
Masyarakat Menunggu Kepastian Pelayanan
Bagi masyarakat, ukuran keberhasilan penanganan bukan semata-mata besarnya tambahan pasokan, melainkan kembalinya pelayanan pengisian BBM secara tertib, lancar, dan mudah dijangkau.
Antrean yang berkepanjangan dapat menyita waktu warga, menghambat perjalanan menuju tempat kerja, serta mengganggu kegiatan usaha dan transportasi. Karena itu, percepatan distribusi perlu diikuti pemantauan kondisi SPBU secara berkelanjutan.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara mengimbau masyarakat membeli BBM sesuai kebutuhan, menjaga ketertiban selama mengantre, serta tidak melakukan pembelian berlebihan.
Masyarakat yang memiliki informasi mengenai stok atau dugaan penyimpangan distribusi juga diharapkan menyampaikannya melalui kanal resmi agar dapat diverifikasi dan ditindaklanjuti.
Pemprov Sulut menegaskan koordinasi penanganan akan terus dilakukan untuk menjaga kelancaran pelayanan BBM dan mencegah gangguan terhadap aktivitas ekonomi masyarakat.
Kini, efektivitas langkah tersebut akan terlihat dari seberapa cepat pasokan menjangkau SPBU yang membutuhkan dan seberapa jauh antrean kendaraan dapat diurai. Kepastian informasi dan pengawasan yang konsisten menjadi bagian penting agar masyarakat tidak terus dibayangi ketidakpastian saat memenuhi kebutuhan BBM sehari-hari. (EL)
