Sulut1news.com, Manado — Di tengah tuntutan masyarakat terhadap pemerintahan yang semakin cepat, responsif, dan transparan, DPRD Provinsi Sulawesi Utara menunjukkan ritme kerja yang padat namun terarah. Senin (18/05/2026) menjadi gambaran nyata bagaimana lembaga legislatif tidak hanya berkutat pada agenda formal, tetapi juga bergerak aktif menyentuh berbagai aspek penting pembangunan daerah.
Di bawah kepemimpinan Gubernur Sulawesi Utara Yulius Selvanus bersama Wakil Gubernur Johannes Victor Mailangkay, Sekretariat DPRD Provinsi Sulut menjalankan serangkaian agenda strategis yang mencerminkan sinergi antara disiplin birokrasi, penguatan nilai spiritual, penyelesaian persoalan masyarakat, hingga pembangunan jejaring antarlembaga pemerintahan.
Dalam satu hari penuh, sedikitnya enam agenda utama terlaksana secara berkesinambungan. Seluruh kegiatan itu bermuara pada satu tujuan besar: memperkuat pelayanan publik dan mempercepat terwujudnya Sulawesi Utara yang maju, sejahtera, dan berkelanjutan.
Aktivitas dimulai melalui apel kerja rutin Sekretariat DPRD Sulut. Meski terlihat sederhana, apel menjadi simbol penting konsolidasi internal lembaga. Seluruh jajaran ASN dan tenaga pendukung dihimpun untuk memperkuat kedisiplinan, loyalitas kerja, serta semangat pengabdian terhadap masyarakat.
Momentum ini juga dimanfaatkan untuk menegaskan kembali pentingnya profesionalisme aparatur dalam mendukung seluruh aktivitas kedewanan, terutama di tengah meningkatnya ekspektasi publik terhadap kualitas pelayanan pemerintahan.
Usai apel kerja, suasana berubah lebih khidmat lewat pelaksanaan Ibadah Oikumene bersama pimpinan, anggota dewan, dan jajaran sekretariat.
Di tengah padatnya agenda pemerintahan, ibadah ini menjadi ruang refleksi moral dan spiritual bagi seluruh unsur DPRD. Kebersamaan dalam doa memperlihatkan bahwa pelayanan publik bukan hanya soal administrasi dan kebijakan, tetapi juga menyangkut nilai kemanusiaan, integritas, dan tanggung jawab moral.
Nuansa kekeluargaan yang tercipta mempererat hubungan antarpersonel di lingkungan DPRD Sulut, sekaligus memperkuat semangat kolektif membangun daerah.
Salah satu agenda yang paling menyita perhatian adalah langkah cepat Komisi IV DPRD Sulut dalam menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait persoalan hubungan industrial di lingkungan RSUP Prof. Dr. R.D. Kandou.
RDP tersebut digelar menyusul adanya keluhan para pekerja dan buruh terhadap pihak penyedia jasa di rumah sakit tersebut. DPRD hadir sebagai mediator yang mencoba menjembatani kepentingan seluruh pihak secara adil dan terbuka.
Dalam forum itu, berbagai aspirasi pekerja didengarkan secara langsung. Komisi IV menegaskan bahwa perlindungan hak-hak tenaga kerja harus menjadi prioritas dan seluruh proses hubungan industrial wajib berjalan sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku.
Langkah ini memperlihatkan fungsi pengawasan DPRD berjalan nyata, bukan hanya dalam ruang sidang, tetapi langsung menyentuh persoalan masyarakat di lapangan.
Di sisi lain, DPRD Sulut juga terus melakukan pembenahan internal melalui rapat lanjutan pembahasan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib.
Pembahasan ini menjadi sangat penting karena tata tertib merupakan instrumen utama yang mengatur mekanisme kerja lembaga legislatif, mulai dari proses legislasi, penganggaran, hingga fungsi pengawasan.
Penyempurnaan aturan tersebut diharapkan mampu menciptakan sistem kerja dewan yang lebih modern, terukur, transparan, dan adaptif terhadap perkembangan kebutuhan masyarakat.
Dengan tata kelola yang semakin baik, DPRD Sulut diharapkan mampu menghasilkan kebijakan yang lebih efektif dan tepat sasaran bagi pembangunan daerah.
Suasana koordinasi antarlembaga juga tampak melalui kunjungan kerja DPRD Kabupaten Minahasa Utara ke kantor DPRD Provinsi Sulut.
Pertemuan tersebut menjadi ajang bertukar pengalaman terkait pelaksanaan fungsi kelembagaan, pengawasan, serta pengelolaan administrasi pemerintahan daerah.
Sinergi seperti ini dinilai penting untuk memperkuat harmonisasi pembangunan antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, terutama dalam menghadapi tantangan pembangunan yang semakin kompleks.
Tak hanya DPRD Minut, kunjungan kerja juga dilakukan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
Kehadiran jajaran Setwan Bolsel difokuskan untuk mempelajari tata kelola administrasi, sistem kelembagaan, hingga pola pelayanan yang diterapkan Sekretariat DPRD Provinsi Sulut.
Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya meningkatkan kapasitas kelembagaan di daerah, sehingga standar pelayanan pemerintahan dapat semakin seragam, profesional, dan berkualitas di seluruh wilayah Sulawesi Utara.
Padatnya agenda sepanjang hari itu menjadi gambaran bahwa DPRD Sulut tidak hanya menjalankan fungsi formal kelembagaan, tetapi juga terus memperkuat perannya sebagai rumah aspirasi rakyat.
Mulai dari penguatan disiplin aparatur, pembinaan spiritual, penyelesaian persoalan pekerja, penyempurnaan regulasi, hingga penguatan kerja sama antardaerah, seluruhnya menunjukkan komitmen membangun Sulawesi Utara dari berbagai sisi secara simultan.
Di tengah dinamika pembangunan dan tuntutan masyarakat yang terus berkembang, DPRD Sulut berupaya memastikan bahwa setiap langkah kerja tidak berhenti pada seremonial, melainkan benar-benar menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat dan masa depan daerah. (Mars)
