Sulut1news.com, Manado – Suasana Rapat Dengar Pendapat (RDP) lanjutan di DPRD Sulawesi Utara berlangsung sangat panas dan tegang, Senin (4/5/2026). Forum ini menjadi wadah meluapnya aspirasi masyarakat yang merasa sangat dirugikan akibat kerusakan infrastruktur parah dan masalah ganti untung lahan di area lingkar tambang.
Ketegangan memuncak saat Pendamping Masyarakat Ranowulu (PMR), Pdt. Stevanus Sumolang, melayangkan interupsi keras. Ia menuding aktivitas blasting atau peledakan yang dilakukan perusahaan tambang sebagai biang kerok utama hancurnya jalan nasional dan memicu abrasi yang luar biasa.
“Jalan abrasi itu sudah berkali-kali rusak parah akibat blasting. Masyarakat adalah pihak yang paling dirugikan. Jangan biarkan warga yang menanggung risiko, sementara yang berkuasa diam saja,” tegas Stevanus dengan nada emosional.
Ia menekankan bahwa keselamatan warga dan kelayakan infrastruktur harus menjadi prioritas utama, bukan sekadar formalitas administrasi.
Warga Tegas: “Bayar Dulu Kampung Kami, Baru Jalan Dibuka”
Persoalan semakin pelik dengan adanya sengketa lahan di Desa Tinerungan. Hingga saat ini, proses negosiasi ganti untung lahan belum juga menemui titik terang. Akibat ketidakpastian ini, warga mengambil langkah ekstrem dengan memblokade akses jalan alternatif milik PT MSM/TTN.
Perwakilan warga, Dombo Kambey, menegaskan bahwa aksi pemblokiran tidak akan dicabut sebelum ada kepastian hukum dan pembayaran yang jelas.
“Bayar dulu kampung kami, baru akses jalan bisa dibuka. Itu prinsip kami,” cetus Dombo dengan tegas.
Tuntutan ini menjadi tekanan besar bagi pihak perusahaan untuk segera menyelesaikan kewajibannya terhadap masyarakat adat dan pemilik lahan.
Manajemen Tambang: Minta Izin Pakai Jalan Baru, Proses Hibah Masih Berjalan
Menanggapi sorotan tajam tersebut, Presiden Direktur PT MSM/TTN, David Sompie, memaparkan langkah yang telah diambil pihaknya. Ia mengaku sudah berupaya membangun rute jalan baru yang dinilai lebih aman dan terhindar dari risiko longsor, yang juga telah mendapatkan persetujuan dari Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN).
Namun, status hukum jalan tersebut saat ini masih dalam tahap administrasi hibah atau tukar guling.
“Kami memohon izin kepada instansi terkait agar jalan perusahaan ini bisa digunakan publik secara resmi, sembari menunggu proses administrasi selesai,” jelas David.
DPRD Sulut Turun Tangan Mencari Solusi
Rapat strategis ini dipimpin langsung oleh Ketua Komisi III DPRD Sulut, Berty Kapojos, didampingi Wakil Ketua DPRD Royke Anter, Sekretaris Komisi Yongkie Limen, serta jajaran anggota lainnya.
Forum ini dihadiri oleh berbagai pihak penting, mulai dari perwakilan BPJN Sulut, manajemen perusahaan tambang, aparat kepolisian, hingga perwakilan masyarakat terdampak. Tujuannya jelas: mencari solusi kompromi yang adil, menjamin keselamatan publik, dan menyelesaikan masalah ganti untung yang menjadi sumber ketegangan selama ini. (MARS)
