Sulut1news.com | Manado – Tidak ada jeda waktu istirahat berlebih bagi para wakil rakyat Sulawesi Utara. Memasuki pekan kedua Juli 2026, DPRD Provinsi Sulut langsung bergerak cepat dengan agenda padat yang menyentuh langsung kebutuhan hidup masyarakat—mulai dari keabsahan uang negara, ketersediaan tenaga medis, hingga jalan bagi kemajuan ekonomi daerah.
Gedung Cengkih Kairagi sejak pagi tadi sudah hidup dengan aktivitas serius. Berbeda dengan sekadar laporan daftar kegiatan, langkah hari ini menegaskan komitmen dewan: setiap urusan yang menyangkut kepentingan warga Bumi Nyiur Melambai harus dikawal ketat, dituntas tuntas, dan tidak boleh berhenti di tengah jalan.
Pukul 09.00 WITA, pimpinan dan anggota DPRD Sulut serta jajaran Sekretariat Dewan berkumpul dalam ibadah rutin di Ruang Rapat Paripurna sebagai wujud syukur sekaligus penyelarasan hati sebelum mengemban amanah yang berat.
Telusuri Setiap Rupiah: Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2025 Dikupas Habis
Pukul 10.00 WITA, fokus beralih ke urusan paling krusial: pembahasan lanjutan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.
Badan Anggaran (Banggar) berhadapan langsung dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk meneliti hingga ke rincian terkecil. Dewan tidak hanya melihat angka di atas kertas, tapi menanyakan: apakah setiap rupiah yang dihabiskan tahun lalu benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat? Apakah ada program yang tidak selesai? Atau justru ada alokasi yang belum tepat sasaran? Ini adalah bentuk pengawasan nyata agar uang rakyat tidak habis sia-sia.
Salah satu keluhan yang paling lama didengar warga Sulut adalah sulitnya akses dokter spesialis. Menjawab hal itu, pukul 11.00 WITA Komisi IV menggelar rapat dengar pendapat strategis dengan menghadirkan langsung Rektor Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) dan Direktur RSUP Prof. Dr. R.D. Kandou.
Dewan tidak hanya sekadar mengetahui laporan, tapi mengevaluasi keseluruhan penyelenggaraan Program Pendidikan Dokter Spesialis: apa saja hambatannya? Apakah fasilitas memadai? Berapa banyak lulusan yang nantinya bisa langsung ditempatkan di rumah sakit daerah? Tujuannya satu: memastikan warga Sulut tidak perlu jauh-jauh ke luar pulau demi mendapatkan penanganan medis ahli.
Pukul 14.00 WITA, Komisi III memanggil Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (Perkimtan) untuk mengevaluasi kinerja semester pertama tahun 2026.
Dewan menuntut data yang terukur dan nyata: berapa unit rumah layak huni yang sudah terbangun? Bagaimana kemajuan penataan kawasan padat penduduk? Apakah proses sertifikasi tanah warga berjalan lancar? Tidak ada ruang bagi alasan atau janji yang belum terwujud—semua harus terlihat hasilnya di lapangan.
Sementara itu pukul 13.00 WITA, pembahasan lanjutan Ranperda Perizinan Berusaha berlangsung di Ruang Serbaguna. Ini adalah kunci agar Sulut tidak tertinggal dari daerah lain.
Dewan bersama perangkat daerah berupaya memangkas birokrasi yang berbelit, menyederhanakan prosedur, dan memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha—baik pengusaha lokal maupun luar daerah. Tujuannya jelas: agar lebih banyak investasi masuk, lapangan kerja terbuka lebar, dan kesejahteraan masyarakat meningkat secara nyata.
Satu Hari, Empat Pilar Kemajuan
Padatnya agenda hari ini membuktikan ketiga fungsi utama DPRD Sulut—pengawasan, legislasi, dan penganggaran—berjalan beriringan dan sungguh-sungguh. Mulai dari menjaga keuangan daerah, memastikan kesehatan warga, mempercepat pembangunan, hingga membuka peluang ekonomi baru.
Semua dilakukan tanpa menunda, tanpa berputar di tempat—demi Sulawesi Utara yang lebih maju, lebih adil, dan sejahtera bagi semua.
Hingga berita ini diturunkan, seluruh rapat masih berlangsung dan hasil kesepakatan rinci akan diumumkan secara bertahap. (MARS)
