Sulut1news.com, Jakarta – Pemerintah Iran memasuki tahap kesiapan maksimal menghadapi kemungkinan serangan rudal skala besar dari Amerika Serikat (AS) dan Israel, setelah armada kapal induk USS Abraham Lincoln ditempatkan di kawasan sekitar Timur Tengah. Kehadiran pasukan laut AS yang juga dibekali kapal perusak berpeluru kendali ini dinilai oleh para pengamat sebagai tanda nyata Washington telah meningkatkan kesiapan militer untuk mengambil tindakan operasional terhadap Iran.
Analis militer menilai, kombinasi kekuatan laut AS dan kekuatan udara Israel kini membentuk daya tembak yang cukup untuk melancarkan serangan yang tidak hanya menghancurkan sasaran militer, tetapi bahkan berpotensi mengguncang hingga menjatuhkan pemerintahan yang dipimpin oleh ulama sejak tahun 1979. Sasaran utama serangan yang dikhawatirkan bukan lagi program nuklir Iran – yang diperkirakan sudah terpukul dalam perang 12 hari pada Juni lalu – melainkan struktur kepemimpinan politik negara berpenduduk 90 juta jiwa itu.
Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran, Ali Larijani, mengklaim AS sedang menjalankan strategi ganda: mengacaukan kohesi sosial dalam negeri sebelum melancarkan serangan militer. Menurutnya, Presiden AS Donald Trump sengaja membayangkan Iran dalam kondisi darurat sebagai bagian dari bentuk perang yang dilakukan.
“Para perusuh merupakan kelompok urban dengan karakteristik mirip teroris. Ketika mereka menyerbu pusat militer dan polisi untuk mendapatkan senjata, itu menunjukkan mereka ingin memicu perang saudara. Kali ini, taktik AS adalah memecah kohesi publik terlebih dahulu, baru kemudian melakukan serangan militer,” ujar Larijani seperti dilansir The Guardian, Selasa (26/1/2026).
Kondisi ekonomi Iran yang semakin memburuk diperkirakan menjadi senjata tambahan bagi pihak Barat. Data resmi menunjukkan inflasi negara itu telah mencapai angka 60 persen dalam sebulan terakhir, yang dipercaya bisa digunakan untuk memicu kemarahan publik.
Pemerintah Teheran menghadapi tuduhan internasional terkait penindasan terhadap gelombang protes dalam negeri yang terjadi beberapa waktu lalu. Lembaga pemantau HAM Human Rights Activists News Agency mencatat korban tewas mencapai 5.419 orang, dengan sekitar 17.000 kematian lainnya masih dalam penyelidikan. Namun, Pelapor Khusus PBB untuk Iran, Mai Sato, menyatakan belum bisa memverifikasi angka tersebut dan menambahkan tuduhan bahwa keluarga korban diminta membayar tebusan antara US$5.000 hingga US$7.000 untuk mengambil jenazah – tuduhan yang dibantah pemerintah Iran.
Meskipun banyak warga Iran menentang kepemimpinan saat ini, sebagian besar mereka juga menolak perubahan pemerintahan yang dipaksakan dari luar. Banyak di antaranya juga mengaku kecewa dengan Trump yang dinilai gagal memenuhi janjinya membantu para demonstran.
Uni Emirat Arab telah menyatakan tidak akan mengizinkan wilayah udara maupun perairannya digunakan untuk melancarkan serangan terhadap Iran. Namun, keberadaan kapal induk AS di Laut Mediterania membuat Washington tidak perlu bergantung pada izin pihak ketiga untuk mengambil tindakan. Militer AS juga mengumumkan akan menggelar latihan militer di kawasan tersebut “untuk menunjukkan kemampuan mengerahkan, menyebarkan, dan mempertahankan kekuatan udara tempur”.
Di Eropa, Menteri Luar Negeri Italia Antonio Tajani mengumumkan akan merekomendasikan kepada Dewan Urusan Luar Negeri Uni Eropa agar Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) ditetapkan sebagai organisasi terlarang di kawasan tersebut.
Sementara itu, juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmail Baghaei, membantah keras laporan tentang kontak antara utusan khusus AS Steve Witkoff dengan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi. Witkoff sebelumnya telah menaikkan tuntutan terhadap Iran, antara lain kembalinya inspektur senjata PBB, penarikan seluruh stok uranium diperkaya tinggi, dan pembatasan program rudal.
“Angkatan bersenjata Iran memantau dengan cermat setiap pergerakan. Pengerahan pasukan serta ancaman militer bertentangan dengan prinsip-prinsip sistem internasional. Jika dilanggar, ketidakamanan akan menimpa semua pihak dan kami akan memberikan respons yang menyeluruh dan disesalkan terhadap setiap agresi,” tegas Baghaei.
Kepala Mahkamah Agung Iran, Gholam-Hossein Mohseni-Ejei, bahkan secara terbuka menyerukan agar negara itu tidak kembali ke meja perundingan dengan pihak Barat. Di dalam pemerintahan AS sendiri, perdebatan masih berlangsung apakah Washington harus benar-benar mendorong perubahan pemerintahan di Iran.
Akses internet di Iran juga dilaporkan dibatasi sejak 8 Januari, dengan Departemen Komunikasi menyatakan dunia usaha tidak akan mampu bertahan jika pemadaman berlangsung lebih dari 20 hari.
(EL)
Sumber CNBC Indonesia
- CNN Indonesia
