Sulut1news.com, Manado – Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara menunjukkan gerak cepat dan ketegasan dalam menjalankan fungsi pengawasan. Menindaklanjuti langsung hasil temuan saat kunjungan kerja ke lapangan, komisi yang membidangi pekerjaan umum, perumahan, dan infrastruktur ini menjadwalkan Rapat dengar pendapat (RDP) maraton pada Senin (4/5/2026).
Langkah strategis ini diambil demi memastikan seluruh proyek pembangunan di daerah berjalan sesuai rencana, tepat sasaran, dan memenuhi standar kualitas yang diharapkan masyarakat.
Berdasarkan agenda resmi yang ditetapkan, sidang pendengaran akan dimulai pukul 13.00 WITA dengan memanggil jajaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Sulut bersama UPTD Wilayah II Bolaang Mongondow. Pertemuan ini dikhususkan untuk menindaklanjuti secara rinci segala temuan, catatan, dan evaluasi yang telah dikumpulkan anggota dewan saat turun langsung meninjau lokasi pekerjaan beberapa waktu lalu. Di sini, eksekutif diminta memberikan penjelasan mendalam mengenai progres, kendala, serta solusi teknis di lapangan.
Tidak berhenti pada lingkup provinsi, satu jam kemudian tepatnya pukul 14.00 WITA, giliran Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Sulawesi Utara beserta para pemangku kepentingan terkait yang akan dipanggil ke gedung dewan. Fokus pembahasan di sesi ini adalah kondisi dan kualitas jalan nasional yang melintasi wilayah Bumi Nyiur Melambai, khususnya ruas-ruas vital yang menjadi urat nadi perekonomian dan mobilitas warga di wilayah Bolaang Mongondow dan sekitarnya.
Komisi III menegaskan bahwa pengawasan ini bukan sekadar formalitas, melainkan wujud tanggung jawab konstitusional untuk memastikan setiap rupiah anggaran negara dikelola dengan benar dan menghasilkan manfaat nyata. Ketegasan dewan dalam menindaklanjuti temuan lapangan hingga ke meja rapat diharapkan mampu memacu instansi terkait untuk bekerja lebih cepat, lebih cermat, dan lebih bertanggung jawab.
Masyarakat berharap, hasil dari rangkaian rapat maraton ini akan segera terlihat berupa percepatan perbaikan dan peningkatan kualitas infrastruktur jalan, yang pada akhirnya akan memperlancar arus distribusi barang, jasa, dan mobilitas warga Sulawesi Utara secara luas. (Mars)
